Menko Polhutkam: Pelaksanaan Pilkada Semakin Baik

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan hal tersebut dalam Rakor (Rapat koordinasi) Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 tingkat nasional yang dihadiri oleh para Gubernur, Bupati/Walikota yang berada didaerah pemilihan, Jumat (2/10/2020).

“Pelaksanaan pilkada sudah semakin baik dalam penerapan protokol kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait dengan batas maksimal dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan massa, yakni 50 orang,”ujar Mahfud MD. Mahfud juga menegaskan akan melakukan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada.

Terkait dengan pendapat sejumlah pihak untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah dapat memahami hal tersebut. “Pada prinsipnya pemerintah menghargai pendapat tersebut, namun pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dalam perhelatan pilkada serentak Tahun 2020,”ujarnya.

Mahfud menyampaikan akan melakukan dialog dengan ormas-ormas yang meminta penundaan pilkada. Menko Polhutkam juga menyampaikan bahwa pemerintah telah bertemu dengan para pimpinan partai politik untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020.

Hal senada juga disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian yang menjadi salah satu narasumber dalam Rakor tersebut. Menurut Tito pelaksanaan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada serentak Tahun 2020 sudah semakin baik. “Kejadian pada saat pendaftaran pasangan calon sebagai study case kita. “Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi aturan pilkada pada saat pendaftaran. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran, “terang Tito.

Beranjak dari kejadian tersebut, Tito menegaskan bahwa pemerintah gencar melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi yang ada khusunya terkait dengan Pilkada serentak Tahun 2020. Mantan Kapolri tersebut juga menegaskan untuk melakukan sanksi tegas sesuai dengan regulasi yang ada apabila dalam pelaksanaan kampanye terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Mendagri Tito Karnavian juga mendesak agar daerah-daerah yang belum melaksanakan Rakor pilkada untuk segera melaksanakannya. Menurut Tito, untuk tingkat provinsi yang mengikuti pilkada serentak Tahun 2020 dari 9 provinsi semuanya sudah melaksanakan Rakor Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sesuai Inpres 6/2020 dan Inmendagri 4/2020. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten dan Kota masing-masing sudah melaksanakan 95%.

Dalam Rakor yang dilaksanakan secara daring tersebut, PLH. Ketua KPU, Ilham Saputra menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan melaksanakan Rakor kampanye dengan berbagai stakeholder di daerah, mensosialisasikan regulasi-regulasi seperti PKPU No. 6/2020 j.o PKPU No. 10/2020 J.o PKPU No. 13/2020 terkait dengan pemilihan dalam kondisi pandemic. Selain itu PKPU No. 11/2020 terkait dengan perubahan kedua PKPU No. 4/2017 tentang Kampanye Pemilihan.

Selain hal tersebut, KPU juga membuat grup WA dengan paslon, tim kampenye untuk disampaikan ke daerah-daerah secara intensif serta membuat konten sosialisasi yang kreatif melalui media sosial atau meneruskan konten media sosialisasi resmi KPU RI kedaerah-daerah.

 

 

 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.

Bupati dan Wakil Kabupaten Melawi

Bupati dan Wakil Kabupaten Melawi
Panji, S.Sos dan Dadi Sunarya U.Y,A.Md

BERITA TERPOPULER

Info Masyarakat

Waspada Covid 19

Jejak Pendapat

Pendapat Anda tentang website ini
  Sangat Bagus
  Bagus
  Cukup Bagus
  Perlu Perbaikan