Terkait Netralitas ASN, Pemda dan Bawaslu Lakukan Rakor

Pemda Melawi bersama Bawaslu melaksanakan Rakor (Rapat Koordinasi) terkait dengan Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bertempat di Convention Hall Kantor Bupati, Selasa (6/10/2020). Rakor tersebut bertujuan untuk menentukan tatacara penanganan laporan/pengaduan masyarakat terkait dengan netralitas ASN.

Rapat tersebut dipimpin oleh Pjs. Bupati Linda Purnama didampingi oleh PLH. Sekda Paulus dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Johani para Asisten, OPD terkait dan para Kabag yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi.

Linda menegaskan bahwa salah satu tugasnya sebagai Pjs. Bupati adalah untuk menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Dalam arahannya Linda mengingatkan agar para ASN dan Kades untuk netral sesuai dengan regulasi yang ada. “Saya mengingatkan bahwa salah satu tugas saya selaku Pjs. Bupati adalah memastikan netralitas ASN. Apabila ada ASN yang terbukti melanggar ketentuan yang sudah ada, maka ASN tersebut akan diberikan sanksi,” ujar Linda. Mantan PJ. Sekda Melawi tersebut juga menyampaikan bahwa Rakor tersebut merupakan bentuk sinergitas antara Pemda Melawi dan Bawaslu dalam rangka menyamakan persepsi tentang tatacara pengaduan masyarakat terkait dengan netralitas ASN.

Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi, Johani menyampaikan bahwa laporan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN dapat dilakukan dengan membuat laporan tertulis disertai dengan bukti-bukti dan disampaikan langsung ke Bawaslu. Ketua Bawaslu tersebut mengatakan akan memproses laporan yang masuk dalam waktu lima hari kerja. Selanjutnya kami akan merekomendasikan hasil temuan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menindaklanjuti sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Jika ada laporan terkait pelanggaran netralitas ASN kepada Pemda Melawi, silahkan teruskan laporan tersebut ke Bawaslu,”ujar Johani.”

Johani juga menegaskan bahwa Bawaslu juga bisa menyampaikan pelanggaran tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kemenpan-RB atau ke Bawaslu Pusat untuk ditindaklanjuti. Menurut Johani pelanggaran netralitas ASN bisa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan regulasi yang ada.

Dalam kesempatan tersebut PLH. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Paulus menyampaikan bahwa terkait dengan netralitas ASN dasar hukumnya jelas, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya.

“Pemda Melawi melalui BKPSDM sudah mengeluarkan surat edaran nomor: 800/133/BKPSDM-B, tanggal 23 September 2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Melawi,” ujar Paulus. PLH. Sekda tersebut juga mengingatkan ASN agar menjaga netralitas dan akan memberikan sanksi apabila ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.

 

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.

Bupati dan Wakil Kabupaten Melawi

Bupati dan Wakil Kabupaten Melawi
Panji, S.Sos dan Dadi Sunarya U.Y,A.Md

BERITA TERPOPULER

Info Masyarakat

Waspada Covid 19

Jejak Pendapat

Pendapat Anda tentang website ini
  Sangat Bagus
  Bagus
  Cukup Bagus
  Perlu Perbaikan